Ruh Reforma Agraria Adalah Wujud Tanah Milik Rakyat Rentan

Ruh Reforma Agraria Adalah Wujud Tanah Milik Rakyat Rentan

Ruh Reforma Agraria Adalah Wujud Tanah Milik Rakyat Rentan

 

1. Historisitas Reforma Agraria: Dari Ketimpangan Kolonial, UUPA 1960, hingga UU Reforma Agraria 2026

Kebijakan reforma agraria di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah penataan ruang dan penguasaan tanah. Pada era kolonial Hindia Belanda, penetapan Agrarische Wet 1870 dengan doktrin Domein Verklaring menegaskan bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara individual dianggap sebagai milik negara. Akibatnya, tanah-tanah adat milik persekutuan hukum dituntut tunduk pada kepentingan ekspansi modal perkebunan skala besar milik kolonial.  

Pasca-kemerdekaan, Pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno berupaya melakukan perombakan mendasar (land reform) untuk mengikis warisan feodalisme dan kolonialisme tersebut. Puncaknya ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA 1960 meletakkan prinsip dasar bahwa tanah memiliki fungsi sosial, melarang praktik penumpukan lahan secara berlebihan (absentee), serta menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh negara semata-mata ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada September 2026 menjadi kelanjutan historis dari cita-cita UUPA 1960. Regulasi yang terdiri atas 16 bab dan 70 pasal ini diposisikan untuk melengkapi kekosongan hukum (rechtsvacuum) guna mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah yang belum tuntas. Secara substantif, undang-undang ini menggariskan skema yang konkret. Terdapat kewajiban pelepasan 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk redistribusi. Selain itu, ada pembatasan kepemilikan tanah guna mencegah monopoli korporasi. Penetapan subjek penerima manfaat dilakukan secara afirmatif dengan memprioritaskan petani gurem, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin. Penataan aset tersebut dipadukan dengan penataan akses pemberdayaan ekonomi. Moratoria tindakan administrasi di atas tanah sengketa diterbitkan. Perlindungan hukum bagi saksi dan pendamping dijamin. Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau Lembaga Penyelenggara ReformaAgraria (BRAN/LPRA) ditetapkan sebagai otoritas terpusat di bawah Presiden.  

2. Catatan Kritis: Kelemahan Formil, Kerentanan Material, Kerawanan Korupsi, dan Beban APBN

Meskipun memuat instrumen perbaikan, pengesahan undang-undang ini menuai pembacaan kritis dari organisasi masyarakat sipil. Pembentukan regulasi berlangsung kilat. Pembahasan berjalan kurang dari satu bulan sejak masuk Program Legislasi Nasional hingga disahkan. Proses ini dinilai menyimpangi asas partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Akibatnya, pengujian atas prinsip Free, Prior, and InformedConsent (FPIC) atau persetujuan di awal tanpa paksaan menjadi cacat sejak tahap pembentukan (formal defect).  

Secara material, terdapat dua norma yang dinilai rentan menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan. Pertama, belum tegasnya aturan pendaftaran tanah dan batasan kepemilikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemulihan hak atas Hak Ulayat acap kali terbentur oleh doktrin kerugian keuangan negara saat berhadapan dengan Barang Milik Negara (BMN) atau aset BUMN. Kejelasan serta ketegasan kedudukan hukum pertanahan BUMN ketika bergesekan dengan Hak Ulayat sangat dibutuhkan demi menghadirkan kepastian dan ketenteraman warga. Kedua, penggunaan frasa "beriktikad baik" sebagai syarat perlindungan bagi pendamping masyarakat. Frasa tersebut merupakan norma kabur (vaguenorm) yang dalam praktik penegakan hukum berpotensi ditafsirkan secara subjektif. Hal ini membuka ruang kriminalisasi (judicial harassment), intimidasi, hingga pemenjaraan terhadap pendamping serta warga yang

Di samping itu, dari aspek tata kelola kelembagaan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, skema besar redistribusi tanah serta penyatuan otoritas di bawah BRAN/LPRA membawa kerawanan timbulnya praktik korupsi bentuk baru (new corruption risks). Celah gratifikasi dan suap sangat rentan terjadi pada tahapan penentuan 20 persen lahan HGU yang dilepaskan, penetapan daftar subjek penerima manfaat (beneficiary selection), hingga pengeluaran sertifikat tanah digital. Apabila proses ini tidak diawasi secara ketat dan transparan, kebijakan reforma agraria justru berpotensi diselewengkan oleh oligarki lokal dan oknum birokrasi menjadi ajang perburuan rente (rent-seeking). Oleh karena itu, prinsip pengembalian tanah kepada rakyat wajib mencakup perampasan serta redistribusi tanah hasil tindak pidana korupsi. Lahan-lahan hasil kejahatan tersebut harus dibagi merata kepada masyarakat rentan dengan jaminan perlindungan hukum yang mengikat. Negara wajib menjamin secara ketat agar tanah hasil perampasan korupsi ini tidak kembali dikuasai oleh elit pejabat pelaksana kebijakan atau berputar di kalangan terbatas saja.

Penguasaan tanah harus terdistribusi secara adil demi mewujudkan kemakmuran bersama sesuai tujuan besar bernegara. Pembentukan BRAN/LPRA sebagai badan baru juga membawa kecemasan akan terjadinya kebocoran serta pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kecenderungan struktur pemerintahan yang terus membesar, penambahan badan baru terpisah berisiko membebani APBN hanya untuk membiayai operasional dan fasilitas kelembagaan baru. Kewenangan dan fungsi penataan aset maupun penyelesaian sengketa pada dasarnya telah melekat dan dapat diefektifkan melalui optimalisasi kementerian teknis yang ada, khususnya Kementerian ATR/BPN. Pembentukan badan anyar ini rentan memicu tumpang tindih kewenangan (institutional overlap). Rantai birokrasi menjadi semakin panjang, alih-alih mempercepat eksekusi reforma agraria di lapangan.

3. Digitalisasi Pertanahan, Problematika Eksekusi PTUN, dan Implikasi Hukum Administrasi

Pada tingkat implementasi, gagasan penyatuan data pertanahan ke dalam satu sistem data nasional menempatkan pemerintahan digital sebagai instrumen teknis utama. Pelayanan berbasis elektronik oleh Kementerian ATR/BPN atau BRAN/LPRA pada hakikatnya merupakan tindakan pemerintahan yang menghasilkan keputusan administrasi negara (e-beschikking). Namun demikian, digitalisasi pertanahan tidak boleh berhenti pada kewajiban prosedural belaka. Pemerintah wajib melakukan pendampingan kepada seluruh subjek penerima manfaat secara merata dan tanpa tebang pilih di lapangan. Pendampingan yang adil dan inklusif menjadi syarat mutlak agar kelompok masyarakat rentan tidak tertinggal. Tanpa pendampingan langsung dan validasi fisik (ground truthing) dari negara, digitalisasi justru memicu pengasingan hukum (legal alienation).  

Secara yuridis, apabila penetapan elektronik diterbitkan berdasarkan input data yang cacat, mengandung manipulasi, atau mengabaikan hak-hak riil di lapangan, keputusan elektronik tersebut mengandung cacat substansi maupun prosedur. Pihak yang dirugikan memiliki alasan hukum yang sah untuk memohon pembatalan keputusan tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dasar pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kendati demikian, masalah krusial yang kerap berulang dalam sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah adalah lemahnya daya eksekusi putusan PTUN (execution power). Sebagaimana preseden yang sudah-sudah, tidak sedikit putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) justru diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh instansi pemerintah (non-compliance). Tanpa adanya mekanisme sanksi administratif dan finansial yang tegas bagi pejabat yang membangkang terhadap putusan pengadilan, ketaatan hukum aparat akan tetap rendah. Akibatnya, kemenangan masyarakat adat atau petani di meja hijau sering kali hanya menjadi kemenangan semu belaka (illusoryjustice).  

4. Pluralisme Hukum sebagai Ukuran Keabsahan Tindakan Administrasi Pertanahan

Keabsahan tindakan administrasi pertanahan digital juga senantiasa diuji oleh pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam tatanan hukum adat, tanah dipandang memiliki fungsi sosial-magis. Tanah bukan objek komoditas belaka. Ia adalah ruang hidup yang terikat secara kosmis-religius dengan Hak Ulayat persekutuan. Tatanan nilai ini hidup melalui tutur lisan dan cerita turun-temurun bahwa tanah leluhur memiliki keterikatan spiritual, sehingga haram hukumnya untuk dibiarkan terbengkalai melainkan wajib dirawat serta dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perbuatan hukum atas tanah adat menuntut sifat "terang dan tunai" serta persetujuan komunal. Di sisi lain, hukum Islam mengenalkan doktrin ihya al-mawat (menghidupkan tanah mati). Doktrin ini memberikan pengakuan hak atas tanah yang terlantar melalui pengelolaan nyata secara produktif. Pelaksanaannya dibatasi oleh kewenangan penguasa (izn al-imam) untuk mencegah kemudaratan.

Kedua hukum yang hidup (living law) ini saling melengkapi. Hukum Islam memberikan batas kepastian hak individu serta melarang penelantaran atau spekulasi tanah. Sementara itu, hukum adat menjaga batas komunal dan kelestarian lingkungan. Apabila pelayanan pertanahan elektronik dipaksakan secara kaku tanpa memedulikan kedua tata hukum ini, digitalisasi hanya akan menjadi sarana pengesahan atas perampasan hak-hak masyarakat secara sistematis. Lebih dari hanya persoalan teknis digitalisasi, ketidakmampuan merespons pluralisme hukum, ketidakefisienan kelembagaan, serta norma perlindungan yang kabur berpotensi besar mengakibatkan kegagalan implementasi Undang-Undang ReformaAgraria ini secara keseluruhan di tingkat tapak.  

5. Kesimpulan dan Sikap Pengurus Cabang PMII Kota Semarang

Atas dasar pertimbangan akademis, empiris, dan komitmen keberpihakan terhadap kaum tertindas (mustad'afin), Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Semarang secara tegas menyatakan posisi dan tuntutan sebagai berikut.

Pengembalian hak kedaulatan agraria rakyat menuntut negara untuk mengembalikan kedaulatan tanah sepenuhnya kepada rakyat rentan. Keberhasilan Undang-Undang ReformaAgraria tidak boleh disempitkan semata-mata pada angka administratif atau penerbitan sertifikat digital. Esensi keadilan agraria baru terwujud apabila tanah benar-benar dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh petani gurem, buruh tani, nelayan, dan masyarakat adat.  

Penyitaan dan redistribusi aset tanah hasil korupsi desak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk merampas seluruh tanah hasil tindak pidana korupsi serta membagikannya kepada masyarakat rentan. Negara wajib memberikan jaminan hukum yang mutlak agar aset pertanahan ini tidak kembali jatuh atau dikuasai oleh elit pejabat pelaksana kebijakan, oligarki, atau kelompok tertentu.  

Stop kriminalisasi dan intimidasi pendamping agraria menolak keras norma kabur frasa "beriktikad baik" yang berpotensi menjadi alat penindasan. Negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum yang utuh bagi masyarakat adat, petani, serta aktivis/pendamping hukum agraria dari ancaman kriminalisasi, penangkapan, dan intimidasi.  

Pemberhentian pemborosan apbn dan tumpang tindih kelembagaan menolak pembentukan lembaga baru (BRAN/LPRA) yang berpotensi menjadi sarana pemborosan dan kebocoran APBN serta memicu tumpang tindih kewenangan (institutional overlap). Optimalisasi peran dan akuntabilitas kementerian teknis harus diutamakan tanpa menambah beban fiskal negara.  

Jaminan kepatuhan eksekusi putusan ptun Menuntut ketegasan sanksi bagi instansi pemerintah yang membangkang terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pemerintah tidak boleh mencontohkan tindakan non-compliance yang mencederai keadilan hukum warga.  

Pendampingan digital yang adil dan inklusif menuntut negara hadir melakukan pendampingan langsung dan validasi lapangan (ground truthing) secara merata tanpa tebang pilih. Digitalisasi pertanahan tidak boleh menjadi sarana pengasingan hukum (legal alienation) bagi rakyat kecil.  

PC PMII Kota Semarang mengawal secara penuh agar UU Reforma Agraria kembali pada khittah dan ruh perjuangannya.

Sumber Referensi

Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. Al-Adl: Jurnal Hukum, 15(1), 154–170.

Fadila, A. N., Sumarja, F. X., & Yuniati, A. (2025). Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik: Implikasi Hukum sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Jurnal Law Science andResearch, 2(1), 1–12.

Ghaniyyu, F. F., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2022). Keabsahan Dokumen Elektronik dan Sertipikat Tanah Digital dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 172–187.

Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Indroharto. (2004). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Krismantoro, D. (2023). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia (Tesis Magister, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta).

Munir, M. (2023). Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Maksud Syariah (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Nasution, D. A. (2021). Peran Hukum Adat dalam Kebijakan Reforma Agraria. Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 13(2), 88–104.

Sudarsono. (2020). Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. Jakarta: Rajawali Press.

Zia, H. (2021). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Indonesia. Datin Law Jurnal, 2(1), 22–34.