Gugatan Atas Kejahatan Korporasi dan Kelalaian Sektoral Karhutla 2026
Karhutla di Indonesia berubah dari fenomena alami menjadi krisis ekologis sistemiksejak era 1990-an, didorong oleh ekspansi perkebunan skala besar dan kanalisasi lahan gambut.
Awal Mula Tren Karhutla Skala Besar Tahun 1997-1998
Karhutla di Indonesia berubah dari fenomena alami menjadi krisis ekologis sistemiksejak era 1990-an, didorong oleh ekspansi perkebunan skala besar dan kanalisasi lahan gambut. Luas kebakaran puncak tahun 1997–1998 diperkirakan mencapai 4,5 hingga 9,7 juta hektar. Emisi karbon menyumbang 13–40% dari total emisi karbon global tahunan pada masa krisis tersebut. Kerugian ekonomi oleh Bank Dunia mencatat kerugian lebih dari US$ 9 miliar. Akar masalah adalah pengeringan lahan gambut melalui pembuat saluran atau drainage canal yang menurunkan tinggi muka air tanah, menjadikan gambut sangat mudah terbakar.
Dinamika Karhutla Tahun 2015 – 2023
Meski terjadi penurunan tren dibandingkan tahun 1997-2015 berkat berbagai regulasi restorasi, Karhutla tetap berulang secara fluktuatif mengikuti siklus iklim El Nino.
|
Indikator |
Karhutla 2015 |
Karhutla 2019 |
Karhutla 2023 |
|
Luas Terbakar |
2,61 juta hektar |
1,64 juta hektar |
1,16 juta hektar |
|
Porsi Lahan Gambut |
33% atau 891 ribu ha |
31% atau 502 ribu ha |
18% atau 213 ribu ha |
|
Kerugian Ekonomi |
US$ 16,1 oleh miliar Bank Dunia |
US$ 5,2 miliar oleh Bank Dunia |
Ratusan juta USDsektor kesehatan dantransportasi |
|
Dampak Kesehatan |
500.000 kasus ISPA |
900.000 kasus ISPA |
Penutupan sekolah di Sumatera danKalimantan |
Temuan dan Analisis
Walaupun proporsi kebakaran di tanah mineral cukup besar, kebakaran lahan gambut menyumbang emisi karbon terbesar dan paling sulit dipadamkan karena api merambat di bawah permukaan. Lebih dari 99% kejadian Karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang diperparah oleh kondisi kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino.
Berdasarkan data resmi Sistem Pemantauan Karhutla terjadi lonjakan luasan area terbakar secara dramatis pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Capaian periode Januari–Juli 2026 luas area terbakar telah menembus 202.004,30 hektare. Lonjakan 80% dibanding 2023 bahwa angka Januari–Juli 2026 tersebut lebih luas 109.080,25 hektare yang melonjak 80% dibandingkan periode Januari–Juli 2023.
Pada enam bulan pertama tahun 2026, tercatat 107.465 hektare lahan terbakar, atau naik 110% dari Semester I tahun 2023. Faktor pemicu adalah kombinasi destruktif antara fenomena iklim El Nino kuat, kemarau panjang, serta aktivitas antropogenik atau pembakaran lahan oleh manusia dan korporasi. Sebaran wilayah terparah terkonsentrasi di provinsi-provinsi Sumatra, Kalimantan, hingga ekspansi kebakaran baru di wilayah Papua.
Akar Krisis Karhutla 2026
Pengeringan lahan gambut melalui kanalisasi ilegal atau konsesi membuat lapisan tanah bawah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar dan menembus batas kendali saat kemarau panjang. Pembukaan lahan dengan cara membakar tetap menjadi pilihan murah bagi produsen skala besar maupun menengah karena minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Kebakaran yang melanda kawasan lahan gambut menyebabkan pemadaman darat maupun water bombing udara menjadi kurang efektif, karena api terus membara di bawah tanah dan terus menghasilkan asap pekat tebal selama berminggu-minggu. Angin muson yang bertiup kencang dari arah Tenggara ke Barat Laut membawa gumpalan asap pekat lintas batas menyeberangi Selat Malaka dan Laut Natuna.
Di Singapura, indeks pencemaran udara sempat menembus angka di atas 220 kategori Sangat Tidak Sehat, yang memicu penyiapan fasilitas perlindungan udara serta pembagian masker N95 secara massal. Di Malaysia, indeks pencemaran udara (API) di beberapa wilayah seperti Johor dan Selangor menembus level 200 hingga memaksa penundaan ujian dan aktivitas luar ruangan. Sekolah-sekolah di Sumatra dan Kalimantan terpaksa diliburkan, sementara belasan penerbangan domestik mengalami penundaan hingga pembatalan akibat jarak pandang yang sangat terbatas. Terjadi lonjakan tajam kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di daerah terdampak hebat seperti Palembang, Pekanbaru, Pontianak, dan Palangka Raya.
Pemerintah Singapura mulai mempertimbangkan penerapan undang-undang Transboundary Haze Pollution Act untuk menjerat entitas atau perusahaan penyedia lahan yang terbukti lalai. Isu ini memicu desakan aksi bersama melalui mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, serta mendorong pemerintah Indonesia memperketat sanksi administratif dan pidana bagi korporasi yang terbukti membakar lahan.
Sikap & Tuntutan PMII Terhadap Kementerian Terkait
Krisis ekologis Karhutla 2026 bukan hanya bencana alam, melainkan akibat dari kelalaian tata kelola dan keberpihakan regulasi. Kami menuntut pertanggungjawaban pejabat publik dan jajaran kementerian terkait secara hukum dan politik. Mencermati lonjakan luasan Karhutla 2026 yang menembus lebih dari 200.000 hektare naik hingga 110% di Semester I dibanding 2023, PC PMII Kota Semarang menilai adanya kegagalan sistemik dan tumpang-tindih kebijakan di tingkat kementerian teknis. Oleh karena itu, PC PMII Kota Semarang MENDESAK Presiden RI dan Aparat Penegak Hukum untuk MEMERIKSA, MENGUSUT, DAN EVALUASI TOTAL KINERJA 4 MENTERI KUNCI.
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Audit dan usut tuntas penerbitan serta pengawasan Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan gambut dan wilayah rawan kebakaran. Menuntut buka data HGU secara transparan kepada publik untuk memastikan tidak ada pembiaran terhadap konsesi yang berulang kali terbakar. Tindak tegas dan cabut HGU perusahaan perkebunan skala besar yang membiarkan jalurnya terbakar atau mengeringkan gambut secara ilegal.
2. Menteri Kehutanan
Evaluasi pengawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta pelaksanaan perlindungan kawasan hutan negara dari pembakaran liar. Usut keterlibatan oknum dan korporasi pemegang izin sektor kehutanan yang memanfaatkan momentum kemarau 2026 untuk pembukaan lahan murah. Hentikan pelepasan kawasan hutan baru di lanskap gambut dan hutan primer.
3. Menteri Lingkungan Hidup
Evaluasi penegakan hukum lingkungan, pengawasan AMDAL, serta eksekusi sanksi administratif dan perdata terhadap perusahaan pencemar. Menuntut laporan secara terbuka eksekusi denda ganti rugi lingkungan hidup yang belum dibayarkan oleh korporasi terpidana Karhutla. Lakukan tindakan hukum pidana dan sanksi pencabutan izin lingkungan tanpa pandang bulu terhadap entitas yang kawasannya menyumbang lonjakan kebakaran tahun 2026.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Audit Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan mineral lainnya yang beroperasi di wilayah resapan air dan kawasan gambut. Usut praktik pengeringan lahan masif oleh kegiatan pertambangan yang menurunkan muka air tanah di sekitarnya sehingga memicu kebakaran hebat. Tuntut kewajiban reklamasi dan pascatambang secara ketat untuk mencegah lubang tambang dan lahan terlantar menjadi pemicu kebakaran.
Referensi
Kementerian Kehutanan. (2026). Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia periode 2023–2026. SiPongi - Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Page, S. E., Siegert, F., Rieley, J. O., Boehm, H. D. V., Jaya, A., & Limin, S. (2002). The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature, 420(6911), 61–65.
World Bank. (2016). The cost of fire: An economic analysis of Indonesia’s 2015 fire crisis(Technical Working Paper No. 1). World Bank Group.
World Health Organization. (2019). Health impacts of forest fires and transboundary haze in Southeast Asia. WHO Regional Office for South-East Asia.
Eksekutif Nasional WALHI. (2021). Menggugat kejahatan korporasi dan pemulihan keadilan ekologis di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Greenpeace Indonesia. (2020). Burning down the house: How supply chains are fuelingIndonesia's forest fires. Greenpeace Southeast Asia